BahteraBerita.com – Rabu, 17 September 2025, Pemkab Purbalingga menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Bupati. Rombongan yang dipimpin Amin Makhsun disambut langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, bersama Sekda dan jajaran kepala OPD.
Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan agenda serius untuk belajar strategi penanganan pengangguran terbuka. Data BPS mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Purbalingga tahun 2024 hanya 4,96%, lebih rendah dari Banyumas (6,18%), Banjarnegara (5,57%), Cilacap (7,83%), dan Kebumen (5,07%). Fakta inilah yang membuat Purbalingga menjadi contoh menarik di wilayah Barlingmascakeb.
Strategi Purbalingga Tekan Pengangguran
Industri Kreatif Rambut dan Bulu Mata Palsu
Sejak lama, Purbalingga dikenal sebagai basis industri rambut palsu dan bulu mata palsu yang menyerap ribuan tenaga kerja. Keberadaan investor asing di sektor ini menjadi penggerak utama menurunkan angka pengangguran.
Produk Unggulan Lokal
Selain industri kecantikan, Purbalingga memiliki sektor unggulan knalpot serta gula kelapa kristal yang kini berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Sektor-sektor ini membuktikan bahwa potensi lokal bisa diolah menjadi peluang global.
Sumber Daya Manusia yang Tekun
Bupati Fahmi Muhammad Hanif menegaskan, keunggulan lain Purbalingga ada pada karakter SDM: teliti, tekun, dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kondisi ini menjadikan Purbalingga sebagai lahan subur bagi investasi padat karya yang membutuhkan keterampilan khusus.
Baca Juga: Sharing Pengalaman Menulis di Media, Ali Arifin: Wartawan Wajib Gemar Membaca
Tantangan yang Masih Dihadapi
Meski berhasil menekan angka pengangguran, Purbalingga tetap menghadapi sejumlah hambatan. Industri rambut palsu dan bulu mata palsu masih sebatas produsen, bukan pemegang kendali pasar. Dampaknya, ketika pasar terguncang, pekerja menjadi korban PHK.
Selain itu, secara geografis Purbalingga belum memiliki akses jalan tol atau kawasan industri seperti Batang dan Kendal. Hal ini membatasi peluang besar masuknya investasi skala nasional.
Sebagai solusi, Pemkab menyiapkan program pendampingan pekerja PHK agar dapat beralih menjadi pelaku UMKM. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal meski sektor industri terguncang.
DPRD Jateng Jadikan Purbalingga Laboratorium Kebijakan
Ketua rombongan, Amin Makhsun, menegaskan bahwa temuan di Purbalingga akan menjadi bahan berharga dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah. Menurutnya, Purbalingga telah membuktikan bahwa strategi berbasis potensi lokal, dipadukan dengan karakter SDM yang ulet, bisa menurunkan pengangguran secara signifikan.
“Purbalingga bisa menjadi laboratorium kebijakan penanganan pengangguran terbuka yang layak dicontoh kabupaten lain,” ujarnya.
Baca Juga: Agus Suparmanto Dinilai Para Ulama Tepat Jadi Nakhoda PPP
Kunjungan kerja Komisi E DPRD Jateng ke Purbalingga menunjukkan bahwa penanganan pengangguran terbuka tidak bisa dilepaskan dari optimalisasi potensi lokal, dukungan investasi, dan pendampingan tenaga kerja. Meski menghadapi tantangan geografis, Purbalingga berhasil membuktikan diri sebagai daerah dengan TPT terendah di Barlingmascakeb.
Bagi Jawa Tengah, Purbalingga adalah contoh nyata bahwa strategi jitu mengurangi pengangguran dapat diwujudkan bila pemerintah daerah, investor, dan masyarakat bekerja selaras.
